INFLASI DAN PERDAGANGAN INTERNASIONAL DALAM PEREKONOMIAN INDONESIA " TUGAS 4 PEREKONOMIAN INDONESIA "

INFLASI DAN PERDAGANGAN INTERNASIONAL DALAM PEREKONOMIAN INDONESIA

1.Tindakan yang Dilakukan BI dalam Peredaran Uang yang Berlebihan dalam Kebijakan Moneter ?

Dengan luas wilayah yang begitu besar, Indonesia merupakan Negara dengan tingkat peredaran uang yang amat besar. Peredaran uang tentu harus dikoordinasi dengan baik guna menjaga stablitas perekonomian secara keseluruhan. Guna  menjalankan fungsi koordinasi terhadap peredaran uang, maka diperlukan adanya sebuah lembaga Negara yang berperan sebagai otoritas moneter. Di Indonesia otoritas moneter dipegang oleh Bank Indonesia.

Sebagai otoritas moneter, Bank Indonesia bertanggung jawab penuh atas peredaran uang di Indonesia. Lebih dari itu kestabilan nilai rupiah juga merupakan  tanggung  jawabnya sebagaimana yang tertulis dalam Pasal 7 ayat 1 UU.No.3 Tahun 2004 yang menyatakan:

“Tujuan Bank Indonesia adalah mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah”.

   Bank Indonesia memiliki 4 instrumen yang merupakan bagian dari kerangka bijakan moneter yang terdiri atas :

• Operasi Pasar Terbuka (Open Market Operation)

Operasi pasar terbuka adalah cara mengendalikan uang yang beredar dengan menjual atau membeli surat berharga pemerintah (government securities). Jika ingin menambah jumlah uang beredar, pemerintah akan membeli surat berharga pemerintah. Namun, bila ingin jumlah uang yang beredar berkurang, maka pemerintah akan menjual surat berharga pemerintah kepada masyarakat. Surat berharga pemerintah antara lain diantaranya adalah SBI atau singkatan dari Sertifikat Bank Indonesia dan SBPU atau singkatan atas Surat Berharga Pasar Uang.

• Fasilitas Diskonto (Discount Rate)

Fasilitas diskonto adalah pengaturan jumlah uang yang beredar dengan memainkan tingkat bunga bank sentral pada bank umum. Bank umum kadang-kadang mengalami kekurangan uang sehingga harus meminjam ke bank sentral. Untuk membuat jumlah uang bertambah, pemerintah menurunkan tingkat bunga bank sentral, serta sebaliknya menaikkan tingkat bunga demi membuat uang yang beredar berkurang.

• Rasio Cadangan Wajib (Reserve Requirement Ratio)

Rasio cadangan wajib adalah mengatur jumlah uang yang beredar dengan memainkan jumlah dana cadangan perbankan yang harus disimpan pada pemerintah. Untuk menambah jumlah uang, pemerintah menurunkan rasio cadangan wajib. Untuk menurunkan jumlah uang beredar, pemerintah menaikkan rasio.

2.Sebutkan alasan saudara jika inflasi yang terjadi karena naiknya biaya produksi kurang diharapkan dalam perekonomian Indonesia?

Menurut saya, hal tersebut tidak diharapkan karena inflasi berarti kenaikan yang berlanjutan. Naiknya biaya produksi terjadi karena ketidak efisiennya perusahaan, kenaikan harga bahan baku industri, nilai kurs mata uang negara yang bersangkutan  jatuh atau menurun. Jika ini terjadi akibatnya lebih buruk dari inflasi yang disebabkan karena naiknya permintaan masyarakat. Semakin banyak  rakyat kecil yang tidak dapat menikamati komoditi tersebut dan akibatnya akan lebih parah. Berkurangnya produksi sendiri bisa terjadi akibat berbagai hal seperti adanya masalah teknis di sumber produksi (pabrik, perkebunan, dll), bencana alam, cuaca, atau kelangkaan bahan baku untuk menghasilkan produksi tsb, aksi spekulasi (penimbunan), dll, sehingga memicu kelangkaan produksi yang terkait tersebut di pasaran. Begitu juga hal yang sama dapat terjadi pada distribusi, dimana dalam hal ini faktor infrastruktur memainkan peranan yang sangat penting.

3.Sebutkan 4 faktor utama yang menyebabkan timbulnya perdagangan internasional ?

1.     Perbedaan sumber daya alam yang dimiliki : Sumber daya alam yang dimiliki masing-masing negara berbeda. Jarang sekali suatu negara dapat memenuhi seluruh kebutuhannya dengan sumber daya alam yang dimilikinya. Oleh karena itu masing-masing negara harus melakukan pertukaran.

2.     Efisiensi (penghematan biaya produksi) : dengan adanya perdagangan internasional suatu negara dapat memasarkan hasil produksinya pada banyak negara. Negara tersebut berproduksi dalam jumlah besar sehingga dapat menurunkan biaya produksi. Barang yang diproduksi dalam jumlah besar akan lebih murah daripada barang yang diproduksi dalam jumlah kecil.

3.     Tingkat teknologi yang digunakan : Beberapa negara yang telah menggunakan teknologi lebih modern dapat memproduksi barang dengan harga lebih murah daripada yang menggunakan teknologi sederhana. Sebagai conto indonesia mengimpor mobil dari jepang karena jepang telah maju dalam teknologi pembuatan mobil.

4.     Selera : Indonesia mengimpor buah apel dari Amerika Serikat padahalbuah apel dapat dihasilkan di dalam negeri. Buah apel dari Amerika Serikat menurut sebagian orang lebih mengundang selera dibandingkan buah apel lokal.

  Faktor yang juga berpengaruh terhadap perdagangan internasional adalah faktor sosial, budaya, politik, dan pertahanan keamanan (hankam).

SUMBER:

http://id.wikipedia.org/wiki/Kebijakan_moneter

http://www.galeripustaka.com/2013/04/perdagangan-internasional.html

http://mangkok-garpu.blogspot.com/2013/05/tugas-4.html 

http://ardra.biz/ekonomi/ekonomi-makro/faktor-penyebab-terjadinya-inflasi/

Inflasi Dalam Perekonomian Indonesia " Tugas 3 Perekonomian Indonesia"

Inflasi Dalam Perekonomian Indonesia

1.Pengertian Tabungan Pemerintah

   Tabungan pemerintah merupakan selisih antara realisasi penerimaan dengan pengeluaran pemerintah. Tabungan perusahaan merupakan kelebihan pendapatan (laba) yang tidak dibagikan kepada pemegang saham yang besarnya dapat diketahui dari neraca perusahaan. Sedangkan tabungan rumah tangga merupakan bagian dari pendapatan yang diterima rumah tangga yang tidak dibelanjakan untuk keperluan konsumsi.

 2.A.Dalam Penilaian Sehat Atau Tidaknya BUMN Cenderung Bersifat Akuntansi

  Akuntansi adalah pengukuran, penjabaran, atau pemberian kepastian mengenai informasi yang akan membantu manajer, investor, otoritas pajak dan pembuat keputusan lain untuk membuat alokasi sumber daya keputusan di dalam perusahaan, organisasi, dan lembaga pemerintah. Akuntansi adalah seni dalam mengukur, berkomunikasi dan menginterpretasikan aktivitas keuangan. Oleh sebab itu peran Akuntansi dalam sehat atau tidaknya BUMN sangatlah berpengaruh dalam semua prosees kerja.

2.B.Yang Mempunyai Wewenang Untuk Menilai BUMN

     Selama ini penilaian kinerja BUMN sudah mempunyai dasar dan undang-undangnya sendiri, sehingga Inspektorat  Pengawasnya pun tersendiri juga. Kinerja BUMN dilakukan dibawah pengawasan Kementrian BUMN.

3.Inflasi Selalu Merugikan?

    Inflasi memiliki dampak positif dan dampak negative, tergantung parah atau tidaknya inflasi. Apabila inflasi itu ringan, justru mempunyai pengaruh yang positif dapat mendorong perekonomian lebih baik, yaitu meningkatkan pendapatan dan membuat orang bergairah untuk bekerja, menabung dan mengadakan investasi.

  Contohnya saja dalam kehidupan sehari-hari. Apa penyebab harga tanah ataupun properti lainnya cenderung cepat naik nilainya hanya dalam jangka waktu 5 tahun? Ya, jawabannya adalah inflasi. Dengan semakin menurunnya nilai mata uang rupiah dan semakin tingginya kebutuhan tanah/properti maka hal tersebut akan mempercepat naiknya harga aset tersebut. Oleh sebab itu sangatlah wajar jika pemerintahan sebuah negara selalu berusaha mengontrol keseimbangan laju inflasi maupun deflasi. Karena inflasi yang berlebihan maupun deflasi bisa berdampak buruk bagi kondisi perekonomian suatu negara, bahkan mungkin juga terhadap negara-negara lain yang terkait dengannya. Jadi dapat disimpulkan ternyata inflasi tidak selalu buruk atau merugikan.

Sumber:

http://pengabdianqu.blogspot.com/2013/05/makalah-tentang-tabungan-ekonomi-makro.html

http://id.wikipedia.org/wiki/Akuntansi

http://www.rakyatmerdeka.co.id/news/2010/05/03/92591/Kerja-BUMN-Tak-Cukup-Dinilai-Hanya-1-Menteri

http://jurnal-sdm.blogspot.com/2009/06/dampak-inflasi-dan-pihak-yang.html

http://www.scribd.com/doc/81426059/Pengaruh-Inflasi-Bagi-Perekonomian

Skema Pelaku Ekonomi & Sistem Yang Tidak Diizinkan Dalam Perekonomian Indonesia " Tugas 2 Perekonomian Indonesia "

Skema Pelaku Ekonomi & Sistem Yang Tidak Diizinkan Dalam Perekonomian Indonesia

 

A. Jika dilihat dari ilmu ekonomi Mikro ada 3 pelaku ekonomi yaitu:

1.      Pemilik faktor produksi

2.      Konsumen

3.      Produsen

B. Jika dilihat dari ilmu ekonomi Makro ada 4 pelaku ekonomi yaitu:

1.      Sektor rumah tangga

2.      Sektor swasta

3.      Sektor pemerintah

4.      Sektor luar negeri

 Pelaku utama dalam perkeonomian Indonesia

         Dalam sistem perekonomian Indonesian terdapat tiga pelaku utama yang menjadi sistem kekuatan perekonomian Indonesia, yaitu persahaan negara (pemerintah), perusahaan swasta, dan koperasi. Ketiga pelaku ekonomi tersebut akan menjalankan kegiatan-kegiatan ekonomi dalam sistem ekonomi kerakyatan. Sebuah sistem ekonomi akan berjalan dengan baik jika pelaku-pelakunya dapat saling bekerja sama dengan baik pula dalam mencapai tujuannya. Maka dari itu sikap saling mendukung  di antara pelaku ekonomi sangat dibutuhkan  dalam rangka mewujudkan ekonomi kerakyatan.

A. BUMN (Badan Usaha Milik Negara)

         BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. BUMN, selain sebagai pelaku ekonomi negara juga berperan sebagai pengatur kegiatan ekonomi. Peran pemerintah sebagai pelaku ekonomi diantara lain melakukan kegiatan konsumsi, produksi, dan distribusi. Sedangkan yang di lakukan pemerintah dalam menjalankan perannya sebagai pengatur kegiatan ekonomi yaitu dengan membuat kebijakan-kebijakan seperti kebijakan dalam dunia usaha, kebijakan di bidang perdagangan, dan kebijaksanaan dalam mendorong kegiatan masyarakat. Pelaksanaan peran BUMN juga dapat dilihat dalam kegiatan usaha hampir di seluruh sektor perekonomian, seperti sektor pertanian , perkebunan , kehutanan , manufaktur, pertambangan , keuangan , pos dan telekomunikasi , transportasi , listrik, industri, dan perdagangan serta konstruksi.

B. BUMS (Badan Usaha Milik Swasta)

         BUMS merupakan salah satu kekuatan ekonomi di Indonesia. BUMS didirikan oleh badan usaha yang didirikan dan dimiliki oleh pihak swasta dan dalam melakukan perannya BUMS mengandalkan kekuatan pemilikan modal. Tujuan didirikannya BUMS yaitu dalam rangka mengelola sumber daya alam Indonesia, namun dalam pelaksanaanya tidak boleh bertentangan dengan peraturan pemerintah dan UUD 1945. Dalam perkembangannya BUMS terus didorong pemerintah dengan berbagai kebijaksanaannya.

C. Koperasi

         Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan. Koperasi di Indonesia tidak semata-mata dipandang sebagai bentuk perusahaan yang mempunyai asas dan prinsip yang khas, namun koperasi juga dipandang sebagai alat untuk membangun sistem perekonomian Indonesia. Koperasi diharapkan dapat mengembangkan potensi ekonomi rakyat dan mewujudkan demokrasi ekonomi yang sesuai dengan yang diamanatkan dalam UUD 1945.

 

Sistem perekonomian di Indonesia sangat menentang adanya sistem Free Fight Liberalism, Etatisme (Ekonomi Komando) dan Monopoli, karena sistem ini memang tidak sesuai dengan sitem ekonomi yang dianut Indonesia (bertentangan).

Free fight liberalism : Sistem kebebasan usaha yang tidak terkendali, sistem ini dianggap tidak cocok dengan kebudayaan Indonesia dan berlawanan dengan semangat gotong-royong yang tercantum dalam UUD 1945 Pasal 33, dan dapat mengakibatkan semakin besarnya jurang pemisah antara yang kaya dengan yang miskin.

Etatisme : Suatu paham dalam pemikiran politik yang menjadikan negara sebagai pusat segala kekuasaan. Negara adalah sumbu yang menggerakkan seluruh elemen politik dalam suatu jalinan rasional, yang dikontrol secara ketat dengan menggunakan instrumen kekuasaan. Keikutsertaan pemerintah yang terlalu dominan juga dapat mematikan motivasi dan kreasi dari masyarakat untuk dapat berkembang dan bersaing sehat.

Monopoli : suatu bentuk pemusatan ekonomi pada satu kelompok tertentu, sehingga tidak memberikan pilihan lain pada konsumen untuk tidak mengikuti keinginan sang monopoli.

Dari 3 sistem yang sudah dijelaskan diatas, Indonesia tidak boleh menggunakan system tersebut karena system liberalism tidak cocok bagi Indonesia yang terkenal sebagai negara yang suka bergotong-royong di mata dunia dan pemerintah memberi kebebasan kepada warga negaranya untuk berinovasi serta berkreasi yang dapat mensejahterakan orang banyak memalui program yang pro-rakyat dan juga setiap orang bebas untuk memilih setiap warganya tanpa memandang ras,suku, bahasa, dan agama untuk memilih jalan yang terbaik bagi kehidupannya.

Tetapi, Indonesia bukannya tidak pernah menggunakan 3 sistem yang terlarang diatas. Indonesia juga pernah menggunakan system tersebut, pada awal tahun 1950 – 1957-an merupakan tahun Indonesia menggunakan system liberalisme dengan corak yang jelas pada era tersebut. Demikian juga sekitar tahun 1960 s/d system orde baru, Indonesia pernah menggunakan system etatisme dan membuat perubahan bagi Indonesia sampai sekarang.

 Indonesia mempunyai 2 pedoman kewarganegaraan yaitu Pancasila dan UUD 1945. Dan dalam UUD 1945 pasal 33 ayat 1 -3 yang disebutkan bahwa Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.

Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.

Sumber:

http://www.febrian.web.id/2014/02/pelaku-utama-perekonomian-di-indonesia.html

http://ireneaulia.blogspot.com/2012/03/menentang-adanya-sistem-free-fight.html

http://algianpriyatama8.blogspot.com/2014/04/tugas-2-perekonomian-indonesia.html